Gerakan 9 Desember

Dalam pengantarnya sebelum memulai rapat kabinet paripurna membahas program 100 hari di kantor kepresidenan Jumat 4 Desember 2009 yang lalu, presiden SBY di hadapan para menteri mengungkapkan beliau mendapatkan informasi akan ada pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan peringatan Hari Antikorupsi Internasional pada 9 Desember 2009 untuk menggelar gerakan sosial bermotif kepentingan politik yang sama sekali tidak berkaitan dengan semangat antikorupsi. "Mungkin saja akan muncul tokoh-tokoh pada 9 Desember nanti yang selama lima tahun lalu tidak pernah saya lihat kegigihannya di dalam memberantas korupsi. Ya selamat datang kalau memang betul ingin memberantas korupsi di negeri ini bersama-sama, dengan demikian akan membawa manfaat bagi rakyat kita." "Saya katakan itu supaya saudara tidak 'surprise' nanti. Tetapi, pesan saya, apa pun yang akan terjadi di Jakarta utamanya, jangan ganggu sama sekali konsentrasi dan kegigihan untuk melaksanakan tugas pokok kita menjalankan tugas-tugas kita bersama menyukseskan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat." Kepala Negara memperkirakan situasi politik tetap akan menghangat selama satu hingga lima minggu terakhir, dan menganggapnya sebagai tidak luar biasa dalam kehidupan demokrasi. "Ini bagian dari ekspresi kebebasan, bagian dari demokrasi itu sendiri. Sepanjang semua itu tidak sampai pada terguncangnya stabilitas di negeri ini sehingga apa yang harus dilakukan pemerintah tidak bisa dilakukan, dan akhirnya akan menjadi korban adalah rakyat kita," demikian presiden. Peringatan tadi diulang pada Rapat Pimpinan Nasional ke-3 Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu 6 Desember. Presiden mengaku sudah memiliki informasi yang cukup mengenai apa, nama, dan sasaran dari gerakan 9 Desember tersebut. Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi atau Kompak, pada 9 Desember mendatang, yang bertepatan dengan Hari Antikorupsi Internasional, memang akan mengadakan gerakan aktivis dan rakyat antikorupsi. Gerakan ini serentak diadakan di 33 provinsi dan sekitar 400-an kabupaten/kota. Bentuk gerakan ini bermacam-macam, mulai dari diskusi, aksi, hingga refleksi pembacaan puisi dan prosa. Mereka menilai pernyataan presiden berlebihan, karena aksi yang akan dilaksanakan adalah aksi damai, murni antikorupsi dan tidak melibatkan partai politik apapun. Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, apa yang disampaikan SBY sudah proporsional. "Beliau mengatakan senang isu pemberantasan korupsi mendapat dukungan luas. Tapi beliau ingin agar aksi (Gerakan 9 Desember) ini fokus pada isu pemberantasan korupsi, bukan agenda lain," ujar Anas. Ya sudah. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang tidak-baik besok, karena seperti kata peribahasa "Kalau Gajah dan Harimau berkelahi, akhirnya Pelanduklah yang babak-belur." Kalau informasi yang diterima presiden keliru, baik. Kalau informasi yang diterima presiden benar, harusnya "mereka" mengurungkan niatnya karena sudah ketahuan, baik juga. Mudah-mudahan tidak terjadi chaos dan pemberantasan korupsi bisa kembali segalak ketika KPK masih dikomandani pak Antasari.